Disambut ratusan masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) V Duhiadaa–Patilanggio, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pohuwato, Nirwan Due, hadir dengan penuh antusias dalam kegiatan reses masa persidangan kedua tahun kedua masa jabatan 2024–2029.

Kegiatan reses tersebut berlangsung di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, pada Senin malam (9/2/2026).

Reses itu turut dihadiri oleh Camat Duhiadaa, serta unsur pemerintah daerah, di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi (Perindakop), Dinas Pertanian, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan, mulai dari penerangan jalan umum (PJU), kelangkaan BBM, distribusi gas LPG subsidi 3 kilogram, sedimentasi, hingga persoalan gagal panen yang dialami para petani.

Menanggapi hal tersebut, Nirwan Due menjelaskan bahwa sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat dan tidak berkonsekuensi langsung terhadap anggaran akan segera ditindaklanjuti melalui rapat kerja bersama OPD terkait.

“Masalah-masalah yang sifatnya tidak berkonsekuensi pada anggaran, insyaallah besok akan kami tindak lanjuti melalui rapat kerja dengan OPD terkait,” ujar Nirwan.

Selain itu, terdapat pula sejumlah persoalan yang memerlukan koordinasi lintas kewenangan, khususnya yang berkaitan dengan gas LPG dan Pertamina. Nirwan mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan kepala dinas terkait dan akan melanjutkan koordinasi tersebut hingga ke tingkat provinsi.

Terkait persoalan bibit pertanian yang dinilai tidak tepat sasaran dan tidak layak tanam, Nirwan menegaskan bahwa penentuan jenis bibit bukan hanya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten maupun provinsi, melainkan juga berada di tangan pemerintah pusat. Meski demikian, DPRD akan tetap mendorong dan menindaklanjuti aspirasi petani kepada pihak-pihak terkait.

Lebih lanjut, Nirwan Due menyampaikan komitmen DPRD Kabupaten Pohuwato untuk mengakomodir kebutuhan petani sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satunya adalah rencana pengadaan unit alat berat apabila anggaran telah tersedia, guna mendukung kebutuhan sektor pertanian.

“Untuk hal-hal lain, tentu akan kami lihat sesuai kondisi ke depan, dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat dan para petani,” tambahnya.

Sementara itu, menyikapi kelangkaan tabung gas LPG subsidi 3 kilogram menjelang bulan puasa, Nirwan menegaskan pihaknya akan mengawal komitmen dari dinas terkait, termasuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pangkalan yang dikeluhkan masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa DPRD akan menindaklanjuti ke tingkat provinsi terkait penambahan kuota LPG subsidi. Pasalnya, terakhir pada tahun 2023, DPRD sempat mengawal penambahan kuota sebanyak 15 pangkalan untuk Kabupaten Pohuwato.