Keluhan jalan rusak, jembatan roboh, hingga potensi durian lokal yang “diakui” daerah lain mencuat dalam reses Wakil Ketua I DPRD Pohuwato, Hamdi Alamri, di Desa Panca Karsa II, Kecamatan Taluditi, Rabu (04/02). Di hadapan warga, Hamdi menegaskan komitmennya memperjuangkan infrastruktur dan identitas produk lokal meski daerah tengah dihadapkan pada efisiensi anggaran.

Dalam pertemuan tersebut, persoalan infrastruktur jalan, jembatan, serta penguatan sektor pertanian mendominasi aspirasi masyarakat. Meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah, Hamdi menegaskan optimisme terhadap adanya perubahan fiskal nasional yang diyakini akan berdampak positif pada keuangan daerah di tahun berjalan.

“Masyarakat Taluditi tetap optimis akan ada perubahan fiskal negara. Beberapa kebutuhan mendasar sudah kita usulkan, terutama jalan dan jembatan di PK II yang telah roboh. Insyaallah, perjuangan ini akan kita optimalkan di tahun 2026, karena masih ada anggaran yang sedang dilobi oleh pemerintah daerah bersama DPRD,” ujar Hamdi di sela kegiatan reses.

Ia menjelaskan, saat ini sejumlah proyek infrastruktur di Taluditi sudah mulai berjalan, termasuk pekerjaan jalan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. Namun, perhatian utama yang kini menjadi fokus DPRD adalah pembangunan jembatan penghubung Desa Makarti–Desa Panca Karsa II.

“Jembatan ini akses vital bagi aktivitas pertanian masyarakat. Sejak rusak parah pada 2024 lalu, mobilitas warga sangat terganggu. Ini akan menjadi atensi khusus kami di unsur pimpinan DPRD,” tegasnya.

Tak hanya infrastruktur, Hamdi juga menyoroti sektor perkebunan, khususnya durian Taluditi yang kian dikenal luas. Ia menyayangkan komoditas unggulan tersebut kerap diklaim sebagai produk daerah lain.

“Durian ini sering diambil alih dan seolah menjadi produk daerah tetangga, padahal ini asli Taluditi. Ke depan, kita akan dorong sertifikasi agar durian Taluditi dipatenkan sebagai produk asli daerah. Ini soal identitas dan kebanggaan masyarakat,” tandas Hamdi.

Kegiatan reses tersebut turut dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antara lain Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Dukcapil, dan Dinas Perindag, serta Camat Taluditi dan para Kepala Desa se-Kecamatan Taluditi.

Menutup kegiatan, Hamdi mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya bersikap pasif menunggu alokasi anggaran, tetapi harus aktif “menjemput bola” ke pemerintah pusat.

“Keuletan kita di daerah dalam melobi anggaran pusat sangat menentukan. Kerja keras ini bukan sekadar menunggu, tapi bagaimana membawa anggaran tersebut turun ke Pohuwato demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya