Reses Di Dapilnya, Febrianto Mardain serap berbagai aspirasi, Dari PJU, pengaspalan hingga gas LPG bersubsidi

Gorontalo TV - Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Febriyanto Mardain saat reses masa persidangan kedua tahun kedua masa jabatan 2024-2029 di Daerah pemilihan nya (Dapil) I Marisa-Buntulia menyerap berbagai aspirasi dari konstituennya. 

Reses tersebut di laksanakan Di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, pada minggu (08/02/2026). 

Dalam dialog bersama warga, sejumlah persoalan mengemuka, mulai dari penerangan jalan umum (PJU), pengaspalan dan akses jalan berlumpur, kelangkaan gas LPG, hingga mekanisme Musrenbang yang mensyaratkan KTP masyarakat.

Febriyanto menjelaskan, terkait PJU yang berada di dusun Iloponu, kebutuhan penerangan jalan menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan warga dan upaya menghindari kecelakaan serta hal-hal yang tidak diinginkan. 

“PJU ini penting untuk menghindari kecelakaan. Secara teknis sudah ada tiang dan lampunya, tinggal bagaimana ke depan jika anggaran memadai, Insyaallah bisa kita realisasikan secara bertahap,” ujar Febriyanto.

Terkait kondisi jalan Dusun Iloponu, khususnya jalan lingkungan dan akses di beberapa dusun yang masih berlumpur dan membutuhkan pengaspalan, ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. DPRD, kata dia, akan terus mengawal dan menyampaikan usulan masyarakat agar dapat masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah.

Febriyanto juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang saat ini terdampak efisiensi anggaran, termasuk pemangkasan pendapatan dari pusat. Oleh karena itu, DPRD Pohuwato mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pajak dan Retribusi.

“Di DPRD kami sudah membentuk Pansus Pajak dan Retribusi. Dari rapat awal, ditemukan ada beberapa perusahaan yang belum menyetor kewajibannya. Ini yang sedang kami telusuri agar PAD bisa maksimal dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” jelasnya.

Selain itu, Febriyanto turut menanggapi aspirasi masyarakat terkait aktivitas pertambangan rakyat (PETI). Ia menegaskan secara pribadi tidak melarang masyarakat menambang, mengingat dirinya juga berasal dari keluarga penambang. Namun demikian, ia mengingatkan agar aktivitas pertambangan tetap memperhatikan dampak lingkungan.

“Saya tidak melarang, karena saya lahir dari keluarga penambang. Tapi harus kita pilah mana yang berdampak dan mana yang tidak. Persoalan lingkungan dan banjir ini sering masuk ke DPRD dan menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.

Ia menambahkan, saat ini terdapat 10 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan dan tinggal menunggu proses pengusulan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). DPRD, lanjutnya, berupaya agar WPR benar-benar dimanfaatkan oleh penambang lokal, bukan dikuasai pihak luar.

Dalam reses tersebut, Febriyanto juga menyoroti aspirasi masyarakat terkait bantuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dinilai masih belum tersentuh, meskipun telah ada pendataan dan permintaan KTP dari masyarakat.

“UMKM ini perlu, tapi memang belum semuanya tersentuh. Ini menjadi catatan bagi saya secara pribadi di DPRD, apalagi saya juga berada di Badan Anggaran yang membahas anggaran daerah. Program UMKM itu sebenarnya ada di Prindakop, tapi mungkin belum sampai ke ibu-ibu sekalian,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa bantuan UMKM memiliki persyaratan dan mekanisme, salah satunya melalui proposal yang dapat disalurkan lewat Musrenbang desa, kecamatan, maupun melalui jalur aspirasi DPRD atau pokok-pokok pikiran (pokir) hasil reses.

“Kalau di sini butuh bantuan UMKM sekian, itu bisa disampaikan. Kalau nanti dianggarkan di tahun berikut dan ada celah anggaran, proposal itu bisa ditampung dan diselesaikan. Saya juga sudah menyerahkan secara pribadi beberapa bantuan UMKM melalui jalur aspirasi, dan penerimanya ada yang hadir di sini,” ujarnya.

Febriyanto menegaskan bahwa penyaluran bantuan sangat bergantung pada aspirasi yang masuk dari masyarakat, serta harus dilakukan secara bertahap mengingat keterbatasan anggaran daerah.

“Saya ini tergantung keinginan bapak ibu sekalian. Aspirasi yang masuk bukan hanya dari Marisa, tapi juga dari Buntulia. Konstituen saya itu ribuan, jadi harus bertahap. Tahun ini belum dapat, Insyaallah tahun berikutnya bisa,” katanya.

Ia juga mengakui bahwa pada tahun anggaran berjalan, program UMKM belum tersedia akibat kebijakan efisiensi anggaran.

“Kalau mau dieksekusi langsung semua hari ini, daerah masih dalam kondisi efisiensi. Bahkan tahun ini program UMKM tidak ada. Insyaallah ke depan, kalau anggaran sudah memadai dan maksimal, itu bisa dianggarkan. Kuncinya komunikasi, baik lewat Musrenbang maupun jalur DPRD, karena DPRD itu bekerja melalui aspirasi masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, aspirasi lain yang disampaikan warga adalah kelangkaan dan mahalnya gas LPG berubsidi 3Kg , dengan harga di tingkat pengecer mencapai Rp50.000 hingga Rp60.000 per tabung. Menanggapi hal tersebut, Febriyanto memastikan DPRD akan menindaklanjutinya melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama dinas terkait dan pihak Pertamina.

“Masalah gas LPG subsidi 3Kg ini sudah menjadi atensi kami. Ini akan kami tindaklanjuti untuk mencari tahu di mana letak persoalannya,” tegasnya.