Nasir Giasi, Ketua Komisi III DPRD Pohuwato, saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pemerintah, dan pengurus koperasi BSP, Rabu (29/4), mendorong pembicaraan plasma sawit ditingkatkan pada tingkat Panitia Khusus (Pansus), setelah pengakuan pengurus yang memicu pertanyaan mayoritas anggota dewan. Hamid Liputo Ketua koperasi Bukit Sawit Popayato (BSP) diminta menjelaskan keterlambatan pencairan. 

"Usut tuntas. Supaya tidak ada kongkalikong. Maka saya berharap ini dibentuk Pansus. Saya mengimpikan ribuan masyarakat Popayato itu sudah menerima dua juta setengah, tiga juta. Hutan kita dirusak, hari ini mereka hanya menerima tiga ratus lima puluh. Itu gols yang ingin saya capai," Kata Nasir. 

Ia mengatakan Pansus membuka kewenangan luas untuk mereka melihat lebih dalam bagaimana kepengurusan dan pengelolaan dana koperasi BSP, nominal dana plasma dari pihak perusahaan sawit, yang memungkinkan melahirkan rekomendasi sebagai dasar untuk ditindaklanjuti pemerintah daerah.

Menurut Nasir apa yang dialami kelompok masyarakat di Desa Tahele, kurang lebih 100 penerima manfaat plasma sawit BSP, cukup menggambarkan bagaimana pengelolaan koperasi akan berdampak pada kesejahteraan anggota koperasi tersebut. 

"Masa jumlah plasma seperti ini terus. Saya atas nama Fraksi Golkar mengusulkan ini dibentuk Pansus. Saya selidiki lebih dalam," Katanya menambahkan. 

Nasir meninggikan suaranya saat berbicara bagaimana masyarakat menemuinya. Nominal tiga ratus lima puluh ribu rupiah setiap anggota koperasi, penyalurannya masih saja terhambat. Sejatinya menurut Nasir, nominal yang diterima anggota koperasi diangka dua juta hingga tiga juta rupiah menyusul peningkatan luasan perkebunan dan kapasitas produksi sawit. 

"Mungkin kalau tidak dikomplain, tidak dibayar yang 100 orang ini, kalau bisa kita lapor ke Polres saja," Imbuhnya.

Dalam pertemuan itu, Hamid menjelaskan dana plasma tersebut sempat disimpan dalam rekening pribadi saat bendahara koperasi tidak berada di Popayato dalam waktu panjang. Pada saat ini penyaluran mencapai 100 persen, katanya.

Rekeningnya yang tidak lagi memiliki buku tabungan sehingga pencairan dilakukan melalui mesin ATM yang terbatas setiap harinya. Oleh orang kepercayaannya, pin ATM sempat terblokir menambah waktu keterlambatan pencairan. 

"Saat itu bendahara tidak ada (di luar daerah dalam waktu lama), saya simpan dalam rekening pribadi," Kata Hamid.

Sebagai pengingat bahwa RDPU digelar setelah sejumlah orang anggota koperasi BSP Desa Tahele mendatangi lembaga DPRD beberapa waktu lalu. Mereka mengeluhkan pencairan dana yang terhambat, dan nominal yang diterima stagnan dari tahun ke tahun.(penulis : M. Zainal)