Fraksi Gerindra Abdul Hamid Sukoli, menyampaikan pandangan strategis dalam Rapat Paripurna ke-31 DPRD Pohuwato terkait Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025, yang digelar Kamis (26/03/2026).
Dalam penyampaiannya, Abdul Hamid menegaskan bahwa penambang tidak seharusnya diposisikan sebagai musuh pemerintah. Sebaliknya, mereka adalah “pahlawan ekonomi” yang turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Penambang adalah bagian penting dari denyut ekonomi Pohuwato. Mereka bukan untuk disingkirkan, tapi harus diberi ruang keadilan melalui mekanisme yang prosedural dan restoratif,” tegasnya.
Fraksi Gerindra mendorong percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) serta membuka akses jual beli yang legal bagi para penambang. Menurutnya, keberpihakan pemerintah akan sangat menentukan apakah penambang menjadi pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) atau justru hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri.
Menyoroti polemik wilayah “100 hektare Pani”, Abdul Hamid menyebut persoalan tersebut sebagai momentum penting untuk membangun peradaban baru di Pohuwato. Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
“Wilayah ini tidak boleh dijadikan arena adu kekuatan. Ini adalah warisan leluhur dan aset bersama yang harus dijaga demi kemaslahatan masyarakat,” ujarnya.
Fraksi Gerindra juga mendorong langkah rekonsiliasi secara menyeluruh dan sungguh-sungguh terhadap seluruh pihak terkait, dengan beberapa poin utama:
Penyelesaian konflik penambang di wilayah Pani secara adil.
Memastikan penambang lokal menjadi penerima manfaat utama dalam kerja sama dengan pihak perusahaan, termasuk dalam skema kemitraan.
Menurutnya, penyelesaian polemik di wilayah tersebut harus menjadi ruang aplikatif untuk membangun keseimbangan antara kepentingan investasi dan kepentingan rakyat.
“Tidak boleh ada penggusuran, tidak boleh ada kriminalisasi. Ekonomi rakyat harus menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan di Kabupaten Pohuwato,” pungkasnya.
IPR Dipercepat, Gerindra Bela Nasib Penambang Pohuwato
RAPAT PARIPURNA|
27 Mar 2026|
15
Belum ada Pengumuman
Belum ada agenda
Berita Populer
Reses Di Taluditi, Wakil Ketua DPRD Pohuwato Serap Aspirasi Infrastruktur Taluditi
15 Feb 2026
Reses Suprapto Monoarfa Jadi Angin Segar bagi TPQ Siduan, Pendanaan Dijamin Masuk Pokir
15 Feb 2026
RDP Petani Duhiadaa–Buntulia: Wakil Ketua DPRD Soroti Gagal Panen Akibat Sedimentasi
15 Feb 2026
Komisi II DPRD Pohuwato Bahas PJU dan PJJ demi Layanan Penerangan Maksimal
15 Feb 2026
Komisi II DPRD Pohuwato Gelar RDP Bahas Kelangkaan BBM Subsidi
15 Feb 2026