Ancaman krisis petani dan pangan dalam 10 hingga 15 tahun ke depan menjadi perhatian serius Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Abdullah Kadir Diko, S.Pt, saat menggelar reses masa persidangan kedua tahun kedua masa jabatan 2024–2029, pada minggu (08/02/2026). 

Kegiatan tersebut berlangsung di SMK Salafiyah Syafi’iyah, Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, dan disambut antusias oleh masyarakat.

Dalam reses yang digelar di Daerah Pemilihan (Dapil) IV Randangan–Taluditi itu, Abdullah Kadir Diko turut menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan serta Dinas Pertanian Bidang Hortikultura, sebagai upaya mempertemukan masyarakat secara langsung dengan instansi teknis terkait kebutuhan riil di lapangan.

Abdullah menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas pelaku UMKM, khususnya ibu-ibu rumah tangga, agar mampu memasarkan produk secara digital. Menurutnya, tantangan utama UMKM saat ini bukan pada kualitas produk, melainkan pada kemampuan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran.

 “Produk UMKM kita sebenarnya bagus, tapi masih banyak ibu-ibu yang belum paham cara menjual lewat media sosial. Karena itu saya datangkan para ahli agar masyarakat bisa belajar dan mengakses pasar digital,” ujarnya.

Selain UMKM, sektor pertanian menjadi isu utama dalam dialog bersama warga. Abdullah menegaskan bahwa potensi pertanian di Kabupaten Pohuwato sangat besar, terlebih dengan adanya program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini telah memiliki dua dapur di daerah tersebut.

 “Kalau dapur MBG ini sudah berproduksi penuh, maka kebutuhan bahan pangan pasti berasal dari hasil pertanian lokal. Ini peluang besar bagi petani kita,” jelasnya.

Namun demikian, Abdullah juga mengingatkan hasil riset yang menyebutkan adanya ancaman krisis petani dalam satu hingga dua dekade ke depan. Menurutnya, jika jumlah petani terus berkurang, maka krisis pangan menjadi ancaman nyata di masa depan.

Sementara itu, perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato mengakui bahwa keterbatasan anggaran daerah berpengaruh terhadap pelaksanaan program pertanian. Meski demikian, dukungan dari pemerintah pusat masih terus diupayakan, salah satunya melalui program cetak sawah.

Dalam sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah pertanyaan dan keluhan. Salah satunya terkait cara pengecekan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, baik melalui pengecekan mandiri maupun dengan datang langsung ke kantor BPJS.

Selain itu, para petani juga mengeluhkan minimnya pendampingan saat mengajukan proposal bantuan. Mereka berharap adanya akses yang lebih mudah serta pendampingan langsung dari Dinas Pertanian agar proposal yang diajukan dapat tepat sasaran.

Isu perubahan iklim turut menjadi perhatian warga, khususnya terkait ketepatan musim tanam jagung dan solusi menghadapi cuaca ekstrem yang semakin sulit diprediksi.

Menanggapi hal tersebut, pihak Dinas Pertanian menjelaskan bahwa jagung merupakan komoditas yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lahan dan cuaca. Pada musim penghujan, kegagalan panen sering kali disalahartikan sebagai akibat benih yang tidak baik.

Menurutnya, perlu dilakukan kajian sejak awal tanam, karena umumnya permasalahan terjadi akibat rendahnya pH tanah. Solusi yang disarankan antara lain dengan menaikkan pH tanah menggunakan kapur dolomit, serta penggunaan fungisida untuk mencegah serangan jamur. Jika terjadi serangan hama, petani diminta terlebih dahulu mengenali kondisi lahan, karena hama biasanya muncul di permukaan, sehingga pemilihan pupuk dan perlakuan lahan harus disesuaikan.

Menanggapi berbagai aspirasi masyarakat tersebut, Abdullah Kadir Diko menegaskan komitmennya untuk mengawal dan menindaklanjuti setiap masukan warga.