img

By Admin Selasa, 27 Mar 2018 Berita

Warga Transmigrasi Minta Dipulangkan

PARLEMEN PANUA – Kembali, masyarakat Transmigrasi di Desa Sandalan Kecamatan Taluditi mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam kunjungan tersebut masyarakat meminta DPRD selaku wakil memikirkan nasib mereka yang hingga saat ini masih terkatung-katung dan belum jelas kepemilikan lahan untuk bercocok tanam. 

Lebih memiriskan lagi, akses jalan tani, fasilitas kesehatan, ketersedian air bersih hingga fasilitas pendidikan sangat jauh dari standar kelayakan. Atas kondisi tersebut mereka meminta ke pemerintah daerah untuk dipulangkan ke daerah asal mereka. 

Apalagi pada bulan April 2018 ini jatah jaminan hidup masyarakat yang diberikan pemerintah untu warga Transmigrasi akan berakhir, maka lengkap sudah penderitaan yang dialami warga Sandalan. 

Hal tersebut terungkap pada rapat dengar pendapat antara Gabungan Komisi I II dan III dengan Disnakertrans, Camat Taluditi, dan masyarakat transmigrasi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nasir Giasi dan Ketua Komisi II Hamdi Alamri dan para anggota DPRD lainnya, Selasa (27/3).

Salah satu warga transmigrasi kepada awak media ini mengatakan, bahwa saat ini mereka sangat menderita semua serba kekurangan, lahan pertanian yang menjadi hak hingga saat ini belum jelas kepemilikannya, sehingga mereka belum bisa untuk bercocok tanam.

"Kami bingung mau buat apa semua serba tidak ada. Fasilitas kurang memadai, lahan pertanian kami belum jelas, rumah yang diberikan sudah rusak. Dan kami sangat kesulitan untuk memperoleh makanan dan sudah mau hampir dua tahun kami belum memiliki penghasilan, karena lahan yang diberikan oleh pemerintah masuk dalam kawasan hutan lindung dan cagar alam. Entah siapa yang harus disalahkan, jika begini adanya mending kami dipulangkan saja, kami tidak kuat lagi menahan penderitaan ini,”ungkapnya.

Ketua DPRD Nasir Giasi dalam sambutanya mengatakan, bahwa dirinya sangat prihatin dengan kondisi yang dialami warga Transmigrasi yang dinilai kurang diperhatikan keberadaanya. Mereka sangat kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 

Olehnya itu, dirinya meminta dinas terkait untuk lebih peka menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai program pemerintah pusat dinilai gagal di Kabupaten Pohuwato, persoalan pembagian lahan yang menjadi hak warga transigrasi sesuai dengan regulasi harus segera diberikan karena itu merupakan modal awal mereka dalam melanjutkan kehidupan ini.

”Kinerja Disnakertrans dinilai kurang maksimal dan amburadul dalam menangani program ini. Atas nama lembaga DPRD saya meminta pemerintah daerah untuk menseriusi aspirasi ini, jangan telantarkan mereka di Bumi Panua,”tutupnya.


Laporan / Foto : Bagian Humas DPRD Kabupaten Pohuwato




Categories

Popular Posts

img
Perusahaan Sawit Dinilai Ti...

Rabu, 28 Mar 2018

img
Tahun 2019 APBD Pohuwato Naik

Selasa, 27 Nov 2018

img
Warga Transmigrasi Minta Di...

Selasa, 27 Mar 2018

img
Perusahaan Wajib Gaji Karya...

Jumat, 09 Feb 2018

img
Ketua DPRD Mohon Doa dan Du...

Rabu, 10 Jan 2018

Kontak Kami

Alamat :Jalan Jend.Sudirman Kom.Blok Plan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo

Phone: (0443) Email: [email protected]

Dapatkan informasi tentang pemerintahan dan keperluan yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato

© 2017- 2020 Designed by Tatiye.net